Those who interfere with the worship of other religions may now face up to five years in jail.
#kuhp #indonesia #law

#ScreenshotSaturday
Those who interfere with the worship of other religions may now face up to five years in jail.
#Indonesia #kuhp #law #religions

Menko Yusril: Beda kritik dan hinaan pada KUHP sudah jelas betul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan perbedaan antara kritik dan hinaan ...

Menko Yusril tegaskan: Kritik thd KUHP sah & dilindungi, tapi hinaan sudah jelas melanggar hukum. Beda keduanya sangat jelas & harus dipahami. #KUHP #HukumIndonesia www.antaranews.com/berita/5338217/menko-yus...

MUI kritisi pasal di KUHP soal nikah siri dan poligami Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah atas diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun terdapat sejumlah ...

MUI kritisi pasal dalam KUHP soal nikah siri & poligami. Menilai perlu perlindungan hukum & kejelasan aturan agar tidak merugikan masyarakat. #HukumIslam #KUHP

Wamenkum tegaskan pasal penghinaan presiden di KUHP tak larang kritik Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...

Wamenkumham tegaskan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP tak larang kritik. Kebebasan berpendapat tetap dilindungi hukum & harus bijak digunakan. #KUHP #Demokrasi

Wamenkum sebut pasal 218 KUHP tidak membungkam kritik publik - ANTARA News ANTARA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 218 KUHP tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pasal tersebut hanya ...

Menkumham jelaskan Pasal 218 KUHP bukan untuk membungkam kritik publik, tapi melindungi martabat lembaga negara. Masyarakat diharap paham konteks & bijak dalam menyampaikan pendapat. #Hukum #KUHP

Alasan pemerintah buat pasal penghinaan Presiden dan k/l di KUHP Pemerintah mengungkapkan alasan membuat pasal terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan ...

Pemerintah jelaskan alasan pasal penghinaan presiden & kekuasaan lain di KUHP untuk jaga stabilitas negara & hormati lembaga. Detail di sini: #KUHP #HukumIndonesia

Setkab jelaskan pasal KUHP dan KUHAP yang disorot publik Sekretariat Kabinet menjelaskan sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana yang menjadi sorotan publik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...

Setkab jelaskan pasal KUHP & KUHAP yang disorot publik. Masyarakat perlu pahami konteks & tujuan aturan demi keadilan bersama. Mari diskusi bijak tanpa prasangka. #HukumIndonesia #KUHP #KUHAP

Wamenkum tegaskan pasal demo di KUHP tak larang kebebasan berpendapat Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ...

Wamenkum HAM tegaskan pasal demo di KUHP bukan larang kebebasan berpendapat, tapi atur tata cara agar tak ganggu ketertiban umum. Detail di sini: #KUHP #UnjukRasa #Berpendapat

Wamenkum: Masyarakat harus baca secara utuh KUHP soal demonstrasi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ...

Wamenkumhim ingatkan masyarakat untuk baca secara utuh pasal KUHP soal demonstrasi. Jangan hanya lihat sepotong, pahami konteksnya agar tak salah tafsir & langgar aturan. Penting untuk jaga ketertiban bersama. #KUHP #Demonstrasi

KUHP dan KUHAP Berlaku 2 Januari, Masyarakat Sipil Deklarasikan Darurat Hukum di Indonesia Jika diterapkan, sistem hukum pidana di Indonesia berisiko memicu kekacauan serius dan semakin membahayakan pemenuhan hak asasi manusia.

www.kompas.id/artikel/kuhp-dan-kuhap-b...

#indonesia #kuhp

Ah kalo video ini nanti kalian bilang itu hanya kata media asing. So what emang kenapa kalo media asing ngomong benar?

https://youtu.be/jCBwF9JGagA?si=B9NcPVACrbRCfAlP

#indonesia #kuhp #dw

Sadarlah kalian, ini masalah serius. Terima kasih buat Pak Marzuki, saya masih ingat sejarah bapak waktu jadi jaksa agung, top, membawa perubahan. Dan terima kasih masih bersuara hingga saat ini.

https://youtu.be/eRUetipGLUI?si=8AopDRHPskhEqXZR

#indonesia #kuhp

Komisi III: Tak boleh lagi ada pelanggaran HAM usai KUHAP baru berlaku Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...

Komisi III harus pastikan implementasi KUHP baru tidak ada pelanggaran HAM. HAM hak semua manusia, dihormati & dilindungi. Patuhi hukum & nilai kemanusiaan. #HAM #KUHP

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Polri Langsung Terapkan Pedoman Penyidikan Jakarta, (Kubus.ID) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang resmi berlaku mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Seluruh jajaran penegak hukum di tubuh Polri telah menyesuaikan mekanisme kerja dengan regulasi anyar tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo […]

Kritik KUHAP Baru, Guru Besar UI: Kita Masih Negara Hukum Atau Tidak? Guru besar UI Sulistyowati Irianto mengkritisi pengesahan KUHAP baru dan pemberlakuan KUHP.

Sepakat. Yang katanya semangatnya memodernisasi hukum warisan jaman dahulu kok jadinya malah kemunduran.

nasional.kompas.com/read/2026/01/01/22175661...

#indonesia #KUHP #hukum #law

Ketika negara terlalu sibuk mengatur, akhirnya yang perlu diatur ya malah gak keurus.

www.idnfinancials.com/id/news/60036/kuhp-berla...

#indonesia #kuhp

Capaian dan Tantangan Kejati Jabar: Penegakan Hukum, Korupsi, dan Restitusi Korban KoranMandala.com -Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) mencatat berbagai capaian sepanjang 2024, baik dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga pemulihan aset negara. Namun, sejumlah tantangan dan masukan juga muncul guna meningkatkan…

Capaian dan Tantangan Kejati Jabar: Penegakan Hukum, Korupsi, dan Restitusi Korban #Hukum #KejatiJabar #KinerjaKejatiJabar #KUHP